Yang hadir dalam acara itu memang bukan saja dari mantan anggota Menwa, ternyata juga dihadiri oleh sejumlah anggota Menwa dari beberapa perguruan tinggi, bahkan dari kalangan lain seperti tentara dan polisi, banser, bala keselamatan, pramuka, dan lain-lain bahkan beberapa kelompok sarjana yang konsern dalam perbincangan pertahanan negara juga hadir dalam forum tersebut. Bisa jadi begini karena seusai kangen-kangenan mereka mengikuti seminar yang memang mereka diundang untuk mengikuti seminar.
Pak Heru Sudibyo sebagai sesepuh didampingi oleh para mantan Wadanmen dan staf Skomen serta perwakilan dari berbagai wilayah, seperti Jember,
Forum ini sesuai naskah yang dibacakan memiliki tujuan yang mulia dan lumayan berat, yaitu bertujuan pertama, untuk membina, membangun dan mengembangkan serta menggalang kekuatan komponen cadangan pertahanan negara dalam rangka memperkuat sistem pertahanan negara Indonesia, kedua, untuk menjalin komunikasi dan informasi antar unsur komponen cadangan pertahanan negara dan komponen-komponen pertahanan negara lainnya. Forum ini beranggotakan seluruh kekuatan komponen cadangan nasional yang sudah ada dan akan dibentuk berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku secara sukarela dan tidak bersifat politik.
Ketika dikomentari beberapa orang bahwa forum tersebut tidak bersifat politik, namun kenyataannya sarat dengan aroma politik, maka sebagian teman yang lain dan pemrakarsa menyatakan memang forum tersebut tidak bersifat politik dan keanggotaannya sukarela, akan tetapi untuk masing-masing anggota secara orang-perorangan boleh-boleh saja dan dipersilakan menentukan pilihan politiknya dan hal itu dihargai dalam forum tersebut.
Memang menarik juga untuk dikaji bahwa forum yang dibentuk dengan tujuan bukan politik tapi diparkarsai dalam suasana yang sarat dengan warna politik. Pemilihan Gubernur Jatim yang segera di laksanakan memang dapat saja menggelinding dalam forum yang baru saja dibidani. Beberapa orang memang dengan secara terbuka mendukung salah satu calon yang diusung oleh parpol tertentu, dengan meneriakkan yel-yel sebelum deklarasi dimulai.
Syukur ketika pelaksanaan deklarasi dan memasuki pelaksanaan seminar yang masuk setelah jam 13,00 siang, yel-yel semacam itu sudah tidak ada lagi, bahkan pembicaraan seminar serasa sangat gayeng sesuai topik yang diangkat yaitu Pemberdayaan Sumber Daya Nasional di Jawa Timur bagi Pertahanan Negara. Menghadirkan
Kehadiran Pak Naryo ini memang sempat dipersoalkan oleh beberapa peserta sekalipun tidak secara terbuka di forum seminar, karena beliaunya adalah calon gubernur yang akan maju pada Pilgub 2008 ini. Namun buru-buru dijawab oleh temen-temen yang lainnya bahwa kehadiran Pak Naryo adalah mewakili Pemprop menyangkut kebijakan apa yang akan dilakukan terhadap sumber daya nasional yang ada di Jawa Timur untuk pertahanan negara. Apakah ini tidak berarti kita benar-benar sudah ditumpangi untuk kepentingan politik untuk pilgub 2008. Jawab mereka bisa jadi naggak juga bisa jadi iya, tergantung bagaimana isi seminar dan apa yang disamapaikan pada seminar nanti. Kalau memang iya, tenyata kita sudah melangkah maju mau membentuk forum yang dapat memwadahi komponen yang terbengkelai ini, akan tetapi kalau tidak kita masih memiliki banyak pilihan untuk pilgub yang akan datang. Jadi kita mesti berpikir rasional, dalam hal ini. Tidak terlalu ambil pusing siapa menumpangi siapa atau siapa ditumpangi siapa. Karena momentum langka semacam itu memang juga hal langka dan tentu juga memerlukan dukungan dana yang tidak sedikit. Jangan-jangan ada yang bilang salah siapa gak mau memberdayakan potensi sumber daya yang sudah terbentuk ini??!
Lepas dari kontroversi itu, ternyata saat seminar dilaksanakan antusisme peserta cukup tinggi, ini terbukti dari banyak peserta yang angkat bicara untuk mempertanyakan berbagai hal menyangkut kebijakan pertahanan negara di daerah. Ka Bakesbanglinmas sendiri mewakili Gubernur yang membuka seminar sangat berharap bahwa seminar memperoleh hasil yang diharapkan, karena diakui potensi besar di Jawa Timur belum termanfaatkan dan diberdayakan secara optimal untuk kepentingan pertahanan negara. Setelah dihapusnya hansip dan diganti linmas maka potensi-potensi sumber daya manusia pertahanan negara di Jawa Timur semakin tidak jelas pembinaan dan pengawasannya. Pemerintah propinsi tidak bisa berbuat banyak karena kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang dikeluarkan Depdagri malai dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan membelenggu daerah untuk dapat memperhatikan dan memberdayakan potensi pertahanan yang ada.
Sementara itu dalam sesion penyampaian makalah seminar oleh Sesditjen Pothan Dephan diuraikan tentang bagaimana kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan dan manajemen sumber daya pertahanan di
Kemudia penjelasan dari
Ketika sesi tanya jawab dibuka, terdapat pertanyaan yang cukup menarik menyangkut potensi para petani yang sangat terabaikan saat ini dimana ia merupakan komponen pendukung dan kehadirannya sangat besar bagi pertahanan negara. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah jika kondisi tersebut terus berlanjut. Kemudian, ada pertanyaan dari alumni Menwa IAIN Sunan Ampel Surabaya, menyangkut biaya Diklatsar Menwa dimana mereka harus membiayai sendiri dan cukup mahal, sementara pemerintah tidak mau membantu.
Pertanyaan yang sangat mengena disampaikan oleh Alumni dari Unair bahwa menurutnya peran Dephan saat ini adalah sumir. Dephan tidak berani mengambil sikap seperti Departemn lain untuk menegaskan dan menjelaskan fungsi pemerintahan yang diemban di bidang pertahnan negara. Kalau Depdagri saja aktif menghidupkan forum ditingkat daerah seperti Fokominda dan Forum Komunikasi Ketahanan Dini, juga Polri dengan kemitraannya dengan masyarakat, justru Dephan masih berkutat pada persoalan struktural dan persoalan normatif. Dephan takut mengambil sikap dengan koridor-koridor yang tidak jelas, sementara potensi pertahanan di tingkat bawah sudah sedemikian amburadul dan tidak solid. Juga pertanyaan disampaikan oleh alumni dari Unibraw yang melihat bahwa lemahnya peran daerah disebabkan oleh tidak tanggapnya kebijakan pusat untuk memberdayakan daerah dalam pertahanan negara. Depdagri membelenggu daerah-daerah yang hanya ngurusi persoalan teknis administratif dan sehingga hilangnya kreativitas daerah untuk mengopeni sumber daya yang ada, sementara Dephan tidak sanggup berbuat apa-apa kerena kendala normatif strukturalnya. Mengatasnamakan forum komponen cadangan mendesak Dephan untuk mendesak ke Depdagri agar memberi ruang daerah dapat melakukan pembinaan atas potensi yang ada, dan siap mem-back up Dephan secara kultural di daerah untuk pemberdayaan sumber daya pertahanan di daerah
